Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengirim ratusan pelajar Orang Asli Papua (OAP) untuk mengikuti bimbingan belajar (bimbel) terintegrasi sebagai persiapan seleksi masuk sekolah kedinasan di berbagai kementerian.
Penjabat (Pj) Sekda Papua Tengah Silwanus Sumule di Nabire, Sabtu mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua Tengah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi kepada BKPSDM dan seluruh pihak yang telah menyiapkan kegiatan ini,” ujar Silwanus saat melepas peserta bimbel sekolah kedinasan.
Ia menegaskan, peserta yang mengikuti bimbel di Jayapura selama kurang lebih dua bulan harus memanfaatkan kesempatan tersebut dengan disiplin dan kesungguhan, karena seleksi membutuhkan kesiapan akademik, fisik, dan mental.
Pemprov juga menyediakan pendamping dan pembina untuk membimbing peserta lebih serius.
Pendamping akan memperhatikan perkembangan belajar, kedisiplinan, dan kesiapan peserta selama mengikuti bimbingan belajar.
“Keberhasilan program ini membutuhkan pengawasan dan kerja sama dari semua pihak. Selain itu, peserta juga harus menjaga nama baik diri, keluarga, dan Papua Tengah serta mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan tertib,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Papua Tengah Denci Meri Nawipa menjelaskan pihaknya memfasilitasi 250 pelajar OAP untuk mengikuti seleksi sekolah kedinasan melalui program bimbel dan pendampingan terintegrasi.
Program tersebut tidak hanya memberikan bimbingan akademik, tetapi juga pembekalan teknis menghadapi pola seleksi sekolah kedinasan.
Pemprov telah berkoordinasi dengan sejumlah sekolah kedinasan, antara lain STAN, STIS, Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), serta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
“Selama ini masyarakat lebih mengenal IPDN, padahal ada banyak sekolah kedinasan lain di berbagai kementerian,” ujarnya.
Menurut dia, peserta yang mengikuti program berasal dari delapan kabupaten di Papua Tengah dengan rentang usia 18 hingga 21 tahun, yang merupakan lulusan SMA/SMK tahun 2024–2026.
Pemprov Papua Tengah menanggung seluruh kebutuhan peserta mulai dari pemeriksaan kesehatan, transportasi, hingga biaya bimbel sebagai bagian dari upaya membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi generasi muda OAP.
Program ini merupakan salah satu prioritas Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi OAP agar mampu bersaing di tingkat nasional.
