Jayapura — Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Jayapura menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pengelolaan program beasiswa Siswa Unggul Papua mulai 2027, menyusul kebijakan pengalihan pengelolaan dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota.
Program beasiswa Siswa Unggul Papua merupakan program Pemerintah Provinsi Papua yang dibiayai Dana Otonomi Khusus dan ditujukan bagi Orang Asli Papua yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pengelolaan program tersebut dialihkan ke pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Rocky Bebena, menegaskan pihaknya siap melanjutkan program tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
“Pada prinsipnya, kami siap [melanjutkan pengelolaan beasiswa]. Tapi, fiskal daerah menentukan bobot anggaran yang bisa disediakan,” ujarnya di Jayapura, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, pengalihan pengelolaan telah dibahas dalam Musrenbang Otonomi Khusus 2026 bersama tim anggaran dan instansi terkait. Saat ini, proses pembahasan masih berlangsung untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan.
Selain itu, Pemerintah Kota Jayapura akan melakukan verifikasi ulang data penerima beasiswa guna memastikan jumlah mahasiswa serta kebutuhan anggaran ke depan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Amelia Ondikeleuw, juga menyatakan kesiapan pihaknya melanjutkan pengelolaan beasiswa.
“Kami siap [lanjutkan] pengelolaan beasiswa,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pendataan ulang dan meminta mahasiswa fokus menyelesaikan studi tepat waktu, terutama bagi yang ditargetkan lulus pada 2026.
Di sisi lain, Ketua Forum Komunikasi Orangtua Penerima Beasiswa Otsus Papua (FKOM-BOP), John Reba, menilai program tersebut sangat penting bagi Orang Asli Papua dan perlu terus dilanjutkan.
“Ini beasiswa sangat baik, dan satu-satunya beasiswa di Indonesia yang bisa memberikan beasiswa full biaya hidup dan biaya pendidikan cuma beasiswa Siswa Unggul Papua. Tidak ada beasiswa yang sama seperti itu,” ujarnya.
Namun, ia menekankan pentingnya penyusunan grand design pengelolaan beasiswa agar lebih terarah dan berkelanjutan, termasuk dalam memetakan kebutuhan sumber daya manusia Papua ke depan.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua masih menanggung pembiayaan beasiswa hingga akhir 2026, sebelum sepenuhnya dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota.
