Nabire – Kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu modal penting dalam menjaga Papua Tengah sebagai ruang hidup bersama di tengah keberagaman masyarakat. Upaya tersebut terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi lintas agama untuk mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Tengah, Ignatius Robertus Adii, mengatakan potensi persoalan sosial tetap dapat muncul di tengah masyarakat. Namun, selama kurang lebih 16 tahun dirinya memimpin FKUB, persoalan yang memperhadapkan umat dari satu agama dengan umat agama lainnya hampir tidak ditemukan.
Menurut Ignatius, sejumlah persoalan seperti pembangunan rumah ibadah maupun persoalan internal keagamaan tetap dapat terjadi. Namun, persoalan tersebut masih dapat diselesaikan melalui komunikasi serta pendekatan yang tepat.
Karena itu, dialog lintas agama dinilai penting untuk mempertahankan kondisi kerukunan yang telah terbangun sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai toleransi dan moderasi beragama.
“Ini yang kita mau menjaga dengan dialog-dialog seperti ini, memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, supaya memang toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama itu penting. Inilah solusi yang kita bisa berikan, memberikan pemahaman,” kata Ignatius kepada tim LPP RRI Nabire, Sabtu 3 Oktober 2026.
Ia menjelaskan bahwa menjaga kerukunan tidak selalu membutuhkan kegiatan berskala besar. Hubungan antarumat dapat diperkuat melalui interaksi sederhana, seperti saling mengenal, mengunjungi rumah ibadah, hingga membangun komunikasi pada momentum hari raya keagamaan.
FKUB Papua Tengah sebelumnya juga melakukan kunjungan ke lima tempat ibadah dari lima agama. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk membangun kedekatan sekaligus mengurangi prasangka antarumat beragama.
“Selain itu, hari raya keagamaan. Kenapa kita tidak bisa saling sapa? Karena hal-hal seperti ini sepele, kecil, tapi itu yang menjaga toleransi kerukunan umat beragama,” ujarnya.
Sekretaris FKUB Papua Tengah, Muhammad Syarif, mengatakan koordinasi rutin menjadi salah satu mekanisme yang dijalankan ketika muncul persoalan yang berpotensi membawa identitas agama.
Menurutnya, FKUB terlebih dahulu melihat pokok persoalan dan tingkat potensi dampaknya sebelum menentukan langkah penyelesaian. Para perwakilan agama kemudian melakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi yang dinilai paling tepat.
“Kalau kami di FKUB memang rutin kami rapat koordinasi, karena dengan rutin bertemu seperti itu maka itu akan membuat setiap perwakilan agama akan lebih terbuka, akan saling mengerti, akan saling mengetahui,” kata Muhammad Syarif.
Menurut Muhammad Syarif, komunikasi yang dibangun secara konsisten memberikan ruang bagi setiap perwakilan agama untuk memahami situasi dan mencari penyelesaian secara bersama ketika persoalan muncul.
“Ketika ada muncul permasalahan, tidak akan meluas dan kita bisa menekan dan tidak berdampak lebih luas,” ujarnya.
Pola tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial di Papua Tengah dengan mengedepankan komunikasi sebelum persoalan berkembang. Koordinasi lintas agama juga memperkuat peran tokoh-tokoh keagamaan dalam membangun pemahaman bersama bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Papua Tengah.
Dengan dialog, interaksi antarkomunitas, serta koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Papua Tengah terus memperkuat fondasi kerukunan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang damai dan saling menghormati.
