Jayapura – Peran tokoh adat kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam menjaga harmoni sosial di Tanah Papua. Di tengah berbagai tantangan yang masih terjadi di sejumlah wilayah, kepala suku dan ondoafi dinilai memiliki posisi strategis dalam memastikan “rumah besar Papua” tetap kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kepala Suku Besar Wikaya, Herman Yoku, menekankan bahwa perdamaian di Papua tidak bisa dilepaskan dari peran sentral para pemimpin adat yang dihormati masyarakat. Menurutnya, kepala suku adalah figur yang memiliki pengaruh kuat dalam menjaga keseimbangan sosial sekaligus menjadi penentu arah sikap komunitasnya.
Papua sendiri telah lama dikenal dengan semangat “Papua Tanah Damai”, sebagaimana dideklarasikan oleh tokoh masyarakat, agama, dan pemuda pada 2019. Komitmen tersebut menjadi pijakan moral bersama untuk menciptakan suasana aman dan kondusif di wilayah paling timur Indonesia.
Meski demikian, dinamika konflik yang masih muncul di beberapa daerah menunjukkan pentingnya dialog berkelanjutan antara pemerintah dan para pemimpin adat. Keterlibatan ondoafi dan kepala suku dari berbagai wilayah dipandang sebagai langkah efektif untuk meredam potensi gesekan serta memperkuat persatuan.
Dalam struktur masyarakat adat Papua, ondoafi—yang juga dikenal sebagai ondofolo di beberapa daerah—merupakan pemimpin adat tertinggi, khususnya di wilayah Sentani dan Jayapura. Mereka memegang otoritas atas tanah ulayat, memimpin garis keturunan, serta bertanggung jawab menjaga ketertiban adat.
Sementara itu, kepala suku memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, menyelesaikan persoalan adat, dan memastikan stabilitas komunitas tetap terjaga. Sosok ini dipilih berdasarkan kearifan lokal, faktor keturunan, maupun pengakuan masyarakat atas kepemimpinannya.
Pemerintah Provinsi Papua pun terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan para tokoh adat agar kebijakan pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kampung dan distrik. Sinergi ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus, terutama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial.
Pertemuan antara pemerintah dan para kepala suku serta ondoafi di Jayapura pada 13 Februari 2026 menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan serta mendorong kemajuan Papua secara berkelanjutan.
