Jayapura– Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mendorong agar pemanfaatan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2027 diprioritaskan pada pembangunan yang mampu meningkatkan keterhubungan antarwilayah dan memperluas peluang ekonomi masyarakat, terutama di kawasan yang masih mengalami keterbatasan akses.
Menurut Fakhiri, pembangunan infrastruktur perlu dirancang berdasarkan kebutuhan daerah agar anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Ketersediaan akses transportasi dan konektivitas yang memadai dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi warga serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan ke pusat-pusat pemasaran.
Dalam pengalokasian DTI 2027, pemerintah menyepakati pembagian anggaran sebesar 65 persen untuk pemerintah provinsi dan 35 persen bagi pemerintah kabupaten dan kota. Pembagian tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan sesuai dengan kewenangan serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Fakhiri menjelaskan bahwa penentuan besaran anggaran untuk setiap daerah turut mempertimbangkan sejumlah indikator, termasuk jumlah Orang Asli Papua (OAP). Dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah, penggunaan dana diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pemerataan pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Setiap kegiatan pembangunan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
Melalui optimalisasi DTI 2027, Pemerintah Provinsi Papua berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan konektivitas wilayah, tetapi juga membuka akses terhadap pusat-pusat perdagangan, memperkuat pergerakan ekonomi lokal, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di Papua.
