merintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong terwujudnya pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), sebagai bagian dari upaya memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan secara setara.
Komitmen tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mewujudkan Pendidikan Inklusif dan Penguatan Unit Layanan Disabilitas Menuju Papua Tengah yang Ramah, Setara, dan Berkelanjutan.”
FGD yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah itu membahas kesiapan sekolah reguler dalam memberikan layanan pendidikan bagi ABK. Pendidikan inklusif dinilai tidak cukup hanya dengan menerima ABK di sekolah reguler, tetapi juga membutuhkan dukungan tenaga pendidik, keterlibatan orang tua, serta ketersediaan layanan asesmen dan terapi.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, yang mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, menegaskan pentingnya membangun cara pandang masyarakat yang lebih inklusif terhadap ABK.
Dalam forum tersebut, terdapat tiga target utama yang dibahas. Pertama, merumuskan struktur dan fungsi operasional Unit Layanan Disabilitas (ULD) agar dapat diakses masyarakat dengan mudah. Kedua, membangun jalur penanganan lanjutan dan terapi ABK yang terkoordinasi serta tidak berbelit-belit.
“Termasuk menghimpun sinergi lintas sektor, melibatkan dinas kesehatan, dinas sosial, perlindungan perempuan dan anak, Bappeda, sekolah, tenaga profesional, hingga lingkup keluarga,” katanya, Rabu (16/9/2026).
Upaya membangun sistem pendidikan inklusif tersebut turut melibatkan berbagai pihak. Forum dihadiri perwakilan perangkat daerah, tenaga kesehatan dan terap
