Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mempercepat penataan pusat pemerintahan dengan mendorong realisasi pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Proyek strategis tersebut ditargetkan dapat mulai berjalan pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah otonomi baru.
Berbagai tahapan persiapan saat ini tengah difokuskan, mulai dari perencanaan teknis, penataan tata ruang, hingga koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan KIPP dapat terlaksana secara terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang di Papua Pegunungan.
Kepala Dinas PUPR Papua Pegunungan menyampaikan bahwa percepatan pembangunan KIPP menjadi prioritas penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik.
“Pembangunan KIPP ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menjadi fondasi utama dalam menciptakan pusat pemerintahan yang representatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kami optimistis tahapan yang berjalan saat ini dapat mendukung dimulainya pembangunan pada 2026,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor kunci dalam merealisasikan proyek tersebut. Dukungan anggaran, regulasi, serta pendampingan teknis dinilai sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Selain berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, KIPP Papua Pegunungan juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut.
Pembangunan kawasan ini diyakini akan mendorong peningkatan infrastruktur dasar, membuka akses investasi, serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Dinas PUPR memastikan akan terus mengawal seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, serta mengakomodasi kearifan lokal sebagai bagian dari identitas Papua Pegunungan.
