Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya menjadikan digitalisasi sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global serta dinamika ekonomi nasional.
Penegasan tersebut disampaikan dalam forum rapat koordinasi pembangunan daerah yang digelar di Jayapura pada pekan ini. Dalam kesempatan itu, jajaran pemerintah provinsi menyebut transformasi digital sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Pemprov Papua memandang digitalisasi tidak sekadar pemanfaatan teknologi, melainkan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan dan penguatan sektor riil. Langkah ini mencakup penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perluasan transaksi non-tunai di pasar tradisional, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut pemerintah daerah, digitalisasi menjadi solusi efektif dalam menjawab tantangan geografis Papua yang luas dan memiliki keterbatasan akses di sejumlah wilayah. Melalui sistem berbasis teknologi, pelayanan publik dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan efisien, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.
Sejumlah program konkret telah dijalankan, antara lain penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan jaringan internet di berbagai kabupaten/kota, pelatihan literasi digital bagi UMKM, serta kolaborasi dengan sektor perbankan untuk memperluas inklusi keuangan.
Penerapan sistem pembayaran elektronik juga terus didorong guna meningkatkan akuntabilitas transaksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital.
Pemprov Papua optimistis, dengan dukungan sumber daya manusia yang adaptif serta sinergi bersama pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya, transformasi digital mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi Papua sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah provinsi.
