NABIRE, PAPUA TENGAH – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak melalui penyusunan regulasi daerah tentang pemenuhan hak anak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA), khususnya di Kabupaten Nabire.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Viktor Fun, di Nabire, Jumat, mengatakan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat landasan kebijakan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan program hingga penganggaran yang berorientasi pada pemenuhan hak anak.
Menurutnya, perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada instansi yang secara khusus menangani persoalan anak. Diperlukan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan secara menyeluruh.
“Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab lintas sektor sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan, tidak hanya instansi yang menangani perlindungan anak,” ujar Viktor.
Untuk mendukung penyusunan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah membahas berbagai masukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan pandangan antarperangkat daerah, sekaligus mengidentifikasi isu strategis, permasalahan, serta data terkait kondisi anak di Kabupaten Nabire.
FGD tersebut juga melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat guna memperkaya perspektif dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah berharap proses pembahasan ini dapat menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.
Viktor menjelaskan, Kabupaten Nabire memiliki posisi strategis karena merupakan ibu kota Provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu, Nabire diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara terintegrasi.
Pemenuhan hak anak sendiri mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan kegiatan budaya, hingga perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan perhatian lebih.
Aspek-aspek tersebut perlu didukung oleh kebijakan dan program yang memastikan anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, nyaman, serta memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya.
Melalui penyusunan regulasi daerah ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap koordinasi antarsektor semakin kuat dan pelaksanaan program perlindungan anak dapat berjalan lebih terarah. Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah untuk memastikan hak anak tidak hanya tercantum dalam kebijakan, tetapi juga diwujudkan melalui program nyata yang dirasakan oleh anak-anak dan keluarga di Papua Tengah.
