JAYAPURA, Papua – Pemerintah Provinsi Papua mendorong penguatan tata kelola pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut dibahas dalam forum penguatan kapasitas dan kinerja kelembagaan Otsus yang digelar di Hotel Horizon Kotaraja, Jayapura, Selasa (1/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan Pemerintah Provinsi Papua dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pengarah Papua, SKALA serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Pembahasan diarahkan pada upaya memastikan pelaksanaan Otsus dapat berjalan lebih efektif, terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.
Mewakili Gubernur Papua sekaligus membuka kegiatan, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Setda Papua, Suzana D. Wanggai, S.Pd., M.SocSc, menekankan bahwa keberhasilan Otsus tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan kewenangan khusus secara tepat dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 beserta berbagai aturan turunannya perlu diikuti dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, pengawasan dan evaluasi yang berjalan secara akuntabel.
Ia menilai penguatan kelembagaan menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program yang menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
“Setiap kebijakan harus menjawab kebutuhan masyarakat dan bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegas Suzana.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerja sama dalam pelaksanaan Otsus sehingga program pembangunan di Papua dapat berjalan lebih terarah dan memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Senior Manager SKALA, Asa, mengatakan penguatan tata kelola Otsus perlu diarahkan pada peningkatan pelayanan dasar serta upaya pengentasan kemiskinan.
Menurut Asa, forum tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif pemerintah pusat dan daerah, menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan Otsus, sekaligus mendorong tindak lanjut terhadap berbagai komitmen yang telah dibangun.
Sementara itu, Ketua Panitia Maurits Valentino Wyla Hege, S.STP., M.Tr.I.P., menjelaskan kegiatan tersebut melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, MRP dan organisasi perangkat daerah terkait.
Forum juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk membahas sejumlah aspek strategis, mulai dari kebijakan Otsus, pelaksanaan kewenangan khusus hingga pengelolaan dan pengawasan dana Otsus.
“Forum ini diharapkan menghasilkan solusi dan langkah konkret untuk memperkuat sinergi serta efektivitas pelaksanaan Otsus di Papua,” ujar Maurits.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap koordinasi antarlembaga dapat semakin kuat sehingga pelaksanaan Otsus tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mampu menghasilkan program pembangunan yang lebih terukur, transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
