Home / Berita Utama / Kunci Utama Wujudkan Kedamaian di Tanah Papua, Ekonomi Masyarakat Adat Harus Diperkuat

Kunci Utama Wujudkan Kedamaian di Tanah Papua, Ekonomi Masyarakat Adat Harus Diperkuat

Jakarta – Pemberdayaan ekonomi berbasis hak ulayat dan marga menjadi strategi utama untuk meredam konflik sekaligus mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Tanah Papua.
Pemanfaatan potensi ekonomi kreatif di tujuh wilayah adat dan hilirisasi komoditas lokal dinilai mendesak untuk segera diimplementasikan guna meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional “Membangun Ekonomi dan Budaya Papua Melalui Penguatan Peran Kla/Marga Sebagai Aktor Pembangunan” di Auditorium Bahtiar Effendy FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Forum penting ini mempertemukan lintas kementerian, akademisi, tokoh masyarakat, serta ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jakarta serta jejaring BP3OKP.

Dalam seminar nasional itu, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan berkomitmen memperluas akses pasar produk lokal Papua.

Pemerintah pusat fokus memacu hilirisasi komoditas unggulan, memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta mendigitalisasi sistem perdagangan.
Langkah nyata ini bertumpu pada pengembangan rantai pasok yang efisien agar daya saing produk OAP meningkat di pasar nasional.
Selaras dengan hal itu, Kementerian Kebudayaan mengoptimalkan potensi lokal lewat implementasi ‘Jalan Kebudayaan Papua’.

Program tersebut memproyeksikan potensi budaya di tujuh wilayah adat sebagai modal dasar pembangunan ekonomi kreatif.

Strategi ini dirancang untuk mendongkrak pendapatan masyarakat adat sekaligus menjaga identitas kebudayaan asli tetap lestari.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri memastikan regulasi Otonomi Khusus (Otsus) memberikan ruang yang semakin besar bagi pemerintah daerah.
Otoritas daerah kini memegang kendali penuh dalam mengelola pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Kebijakan ini difokuskan untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat langsung di tingkat kampung.
Dalam sesi dialog, perwakilan masyarakat dan mahasiswa Papua mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan infrastruktur fisik secara nyata.

Aspirasi disampaikan terkait pentingnya penguatan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan secara terintegrasi.

Tagged: