Nabire — Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mengoptimalkan penguatan pendidikan vokasi melalui integrasi berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai upaya menekan angka pengangguran serta kemiskinan di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Yulianus Kuayo, mengatakan pendidikan vokasi menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah karena dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
“Pendidikan vokasi ini akan membantu mengurangi dua hal, yaitu pengangguran dan kemiskinan. Ini juga menjadi bagian dari program pemerintah di bidang pendidikan,” kata Yulianus di Nabire, seperti dilansir dari antaranews Sabtu.
Menurut dia, penguatan pendidikan vokasi dilakukan melalui pengembangan akademi komunitas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terintegrasi, Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Ia menjelaskan model pengembangan tersebut juga melibatkan sekolah-sekolah berbasis keagamaan seperti YPPK, YPK, dan YPPGI yang didorong menjadi SMK terintegrasi berbasis potensi lokal masing-masing daerah.
“Misalnya, SMK YPPK Wanggar, diarahkan membangun pabrik pakan ternak dan pupuk, sementara SMK YPK Kalibobo didorong ke sektor energi dan pertambangan, seperti pembangunan listrik kampung dan layanan servis,” ujarnya.
Yulianus menuturkan pembagian kewenangan pendidikan vokasi dilakukan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten difokuskan pada pengelolaan SMK dan BLK, sedangkan pemerintah provinsi memberikan dukungan melalui program serta penyediaan infrastruktur pendidikan.
“Bantuan pembiayaan dari Pemprov tidak dalam bentuk dana, tetapi melalui program dan dukungan infrastruktur untuk sekolah-sekolah vokasi,” katanya.
Ia menilai pendekatan tersebut juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat karena bahan baku yang dimiliki warga dapat diserap oleh unit produksi di sekolah sekaligus menjadi tempat praktik kerja bagi para siswa.
“Anak-anak SMK bisa langsung praktik bekerja di pabrik, belajar pengelolaan, dan masyarakat juga bisa terlibat dalam rantai ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi program pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten agar kebijakan yang dijalankan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap penguatan pendidikan vokasi mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja, memiliki daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang.
