Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran langsung Presiden dalam mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua. Hal tersebut dinilai krusial untuk memastikan seluruh program pembangunan antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Papua berjalan selaras dan saling mendukung.
Tito mengungkapkan, selama ini masih sering terjadi ketidaksinkronan antara program kementerian dan lembaga dengan kebutuhan di daerah. Bahkan, tidak jarang program-program tersebut tidak diketahui secara utuh oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota di Papua.
“Sering kali program kementerian dan lembaga tidak nyambung, bahkan tidak diketahui oleh kepala daerah. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujar Tito di Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 yang digelar di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Tito menekankan tiga tugas utama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program, pengawasan, serta evaluasi pembangunan secara optimal. Ketiga fungsi tersebut disebutnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan percepatan pembangunan Papua segera terwujud secara nyata.
Menurut Tito, pada tahap implementasi, Komite Eksekutif harus mampu mengorganisasi serta menyelaraskan seluruh program kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar benar-benar kompatibel dengan kebutuhan riil masyarakat Papua.
“Dengan adanya peran Presiden yang kuat dan koordinasi yang solid, kita berharap pembangunan Papua bisa berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
