Jayapura — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menggelar rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI guna membahas penguatan dan percepatan pembangunan di Tanah Papua. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi hak dasar Orang Asli Papua (OAP).
Dalam keterangan pers yang disampaikan di Jayapura, Kamis, Mendagri Tito menjelaskan bahwa enam SPM tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perumahan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial. Keenam sektor ini dinilai sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.
“Penguatan enam Standar Pelayanan Minimal ini menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. Pemenuhannya harus dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan,” ujar Tito Karnavian.
Menurut Mendagri, pemenuhan enam SPM tersebut membutuhkan harmonisasi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Saat ini, wilayah Papua terdiri atas enam provinsi dan 42 kabupaten/kota, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan percepatan pembangunan.
“Diperlukan sinkronisasi kebijakan antara kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah agar program yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua, jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif akan mempercepat realisasi program pembangunan, sekaligus menghindari tumpang tindih kebijakan maupun anggaran.
Dalam rapat kerja tersebut, Mendagri Tito juga menyampaikan agenda penting pemerintah pusat terkait Papua. Ia mengungkapkan bahwa pekan depan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan memimpin rapat strategis bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, para kepala daerah se-Papua, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
“Rapat tersebut akan membahas capaian program yang telah berjalan, arahan kebijakan ke depan, serta langkah-langkah konkret untuk mempercepat pembangunan Papua,” kata Tito.
Pertemuan tingkat nasional ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua secara lebih efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
