Jakarta, 6 Juni 2025 — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa penanganan konflik di Papua, khususnya yang melibatkan eskalasi kekerasan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata, perlu mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah (pemda) dan elemen masyarakat setempat.
Menurut Yorrys, pendekatan keamanan yang hanya bersifat sentralistis dan mengedepankan penambahan aparat nonorganik berisiko memperburuk situasi sosial di wilayah konflik. Ia menekankan pentingnya pelibatan pemda karena mereka yang paling memahami karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.
“Penambahan aparat nonorganik seharusnya berdasarkan pertimbangan masyarakat dan pemerintah daerah, sebab merekalah yang paling mengerti kondisi dan kebutuhan masyarakat,” ujar Yorrys saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis (6/6).
Pernyataan tersebut disampaikannya usai melakukan kunjungan ke wilayah Papua Tengah dalam masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan.
Sebagai senator asal Daerah Pemilihan Papua Tengah, Yorrys menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya konflik bersenjata di sejumlah kabupaten, seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai. Ia menyebut situasi tersebut telah menciptakan rasa takut yang mendalam di tengah masyarakat.
“Masyarakat berada dalam kondisi psikologis yang tertekan, bahkan banyak yang terpaksa mengungsi demi keselamatan,” tambahnya.
Yorrys mendorong pemerintah pusat untuk lebih mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis dalam menyikapi dinamika di Papua, serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan keamanan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.
