Jayapura – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp515 miliar, lebih rendah dibandingkan target tahun sebelumnya yang mencapai Rp687 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh pengalihan pengelolaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ke pemerintah kabupaten dan kota.
“Target PAD turun jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp687 miliar. Hal itu terjadi karena opsen PKB telah dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Papua, Yosefina Fransina Way, di Jayapura, Jumat (8/3).
Opsen merupakan pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu yang dikenakan atas pajak terutang dari PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Meski mengalami penurunan target, Bapenda Papua tetap optimistis mencapai angka yang ditetapkan dengan menggali potensi dari aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Yosefina mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berperan aktif dalam optimalisasi aset guna meningkatkan PAD.
“Keberhasilan dalam mengelola aset akan sangat berpengaruh pada pendapatan daerah dan pembangunan Papua di masa depan,” jelasnya.
Ia berharap 26 OPD penghasil retribusi dapat bekerja sama dalam upaya ini. Salah satu contoh pemanfaatan aset yang diusulkan adalah penggunaan atau penyewaan gedung eks Pekan Olahraga Nasional (PON) XX-2021 oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Selain itu, potensi di sektor kelautan dan perikanan juga dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan.
“Dengan pengelolaan yang lebih baik, aset pemerintah dapat menjadi sumber PAD yang signifikan. Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menuntut kami untuk bekerja lebih maksimal dalam memanfaatkan aset yang ada,” tutup Yosefina.
