Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ribka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, termasuk evaluasi kebutuhan anggaran serta keberlanjutan pembangunan kawasan pusat pemerintahan.
Ribka menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur pemerintahan di empat DOB Papua. Menurutnya, pembangunan fasilitas pemerintahan menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan, mengingat wilayah tersebut masih membutuhkan percepatan pembangunan dibandingkan tiga DOB lainnya.
Ribka mendorong agar kepastian anggaran pembangunan pada 2027 dapat segera diperoleh, terutama untuk pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan dan penyelesaian Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh kawasan pusat pemerintahan empat DOB Papua dapat beroperasi pada 2028.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menjelaskan, Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk memastikan kebutuhan anggaran pembangunan kawasan pusat pemerintahan dapat terpenuhi.
Apabila kepastian anggaran telah diperoleh, pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan direncanakan dapat dilelang lebih awal pada 2027 melalui skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) 2027–2028.
Upaya percepatan tersebut diharapkan dapat mendukung penyelesaian pembangunan infrastruktur pemerintahan secara berkelanjutan, sehingga seluruh DOB Papua dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Pantja Dharma Oetojo, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU Adenan Rasyid, serta sejumlah pejabat terkait.













