WAMENA, PAPUA PEGUNUNGAN – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) mengembangkan koperasi penampung hasil pertanian, perkebunan, dan komoditas pangan sebagai upaya memperkuat perekonomian lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten.
Koperasi yang beroperasi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tersebut menjadi wadah untuk menampung hasil produksi petani lokal agar memiliki akses pemasaran yang lebih baik. Upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi kerugian petani akibat hasil panen yang tidak terserap pasar.
Kepala Diskop dan UKM Papua Pegunungan, Alpius Yigibalom, mengatakan pembentukan koperasi tersebut merupakan hasil dari upaya panjang pemerintah daerah untuk memastikan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat dapat dibeli dan dipasarkan secara optimal.
“Banyak masyarakat yang di delapan kabupaten terkadang membawa hasil jualannya berupa sayur mayur ke pasar dan tidak laku dan akhirnya dibuang, dengan adanya koperasi ini maka ke depan kami akan menampung hasil-hasil itu dan kemudian dijual kembali maupun dikirim ke luar daerah,” katanya.
Saat ini, Koperasi Provinsi Papua Pegunungan telah mengumpulkan sejumlah komoditas dari petani lokal, meliputi 1.749 kilogram kopi arabika, 976 kilogram bawang merah dari petani di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, serta berbagai produk pertanian dan perkebunan lainnya.
Selain kedua komoditas tersebut, koperasi juga menampung 24 kilogram bawang putih, 550 kilogram beras lokal, 32 rak telur lokal, 150 kilogram kacang kedelai, lebih dari 500 kilogram jagung, serta 1.700 kilogram ikan laut.
Pengumpulan berbagai komoditas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat rantai distribusi hasil produksi masyarakat. Dengan adanya koperasi, hasil panen petani diharapkan dapat terserap lebih baik dan menjangkau pasar di luar wilayah Papua Pegunungan.
Alpius menyebut pengembangan koperasi tersebut merupakan salah satu langkah awal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Ini merupakan langkah awal yang kami lakukan untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Papua Pegunungan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan koperasi juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama ekonomi antardaerah di Tanah Papua. Melalui mekanisme penampungan dan pemasaran hasil produksi, potensi pertanian serta perkebunan masyarakat dapat dimanfaatkan secara lebih luas.
Menurut Alpius, koperasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya merealisasikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, khususnya dalam memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Koperasi ini menjadi harapan besar dari program visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dalam meningkatkan perekonomian di daerah ini, meningkatkan kerja sama antar daerah di Papua,” katanya.
Untuk mendukung operasional koperasi, Diskop dan UKM Papua Pegunungan telah memberikan dukungan modal awal sekitar Rp1 miliar. Dana tersebut merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan oleh pengurus koperasi.
“Kami pinjamkan anggaran awal untuk pengurus menjalankan Koperasi Provinsi Papua Pegunungan kurang lebih Rp1 miliar, dan nanti mereka akan berupaya meningkatkan koperasi ini dalam membantu perekonomian di daerah ini serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap koperasi tersebut dapat berkembang menjadi sarana pemasaran yang berkelanjutan bagi produk lokal. Melalui penyerapan hasil panen dan perluasan jangkauan pemasaran, masyarakat di delapan kabupaten diharapkan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari potensi sumber daya pertanian dan perkebunan daerah.
