JAYAPURA, PAPUA – Pemerintah Provinsi Papua mulai memperkuat layanan pendidikan khusus sebagai bagian dari upaya memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Langkah tersebut dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Papua melalui evaluasi terhadap berbagai persoalan layanan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang masih perlu ditingkatkan.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama, di Jayapura, Senin, mengatakan peningkatan layanan pendidikan khusus menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena capaian SPM saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan anak berkebutuhan khusus.
“Rendahnya capaian SPM menyebabkan sejumlah layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus belum dapat diberikan secara optimal,” kata Marthen.
Menurut dia, pembenahan akan dilakukan dengan mengevaluasi sejumlah indikator yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan, sehingga kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dapat ditangani secara lebih terarah.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketersediaan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan Provinsi Papua perlu menyiapkan kebutuhan guru karena sejumlah tenaga pendidik yang selama ini mengajar di sekolah khusus akan memasuki masa pensiun.
“Sehingga kondisi tersebut juga berkaitan dengan indikator penilaian SPM yang dilakukan pemerintah pusat. Penilaian untuk kewenangan provinsi lebih menitikberatkan pada pendidikan khusus, sementara SMA dan SMK telah menjadi kewenangan kabupaten/kota,” ujarnya.
Marthen menjelaskan, ketersediaan tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam keberlangsungan layanan pendidikan khusus. Kekurangan guru berpotensi memengaruhi kemampuan sekolah dalam memberikan pendampingan dan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.
Karena itu, pemerintah provinsi akan melihat kebutuhan tenaga pendidik secara lebih menyeluruh, termasuk mengantisipasi kekosongan guru yang terjadi akibat memasuki masa pensiun.
Pembenahan layanan pendidikan khusus juga diarahkan untuk memastikan indikator SPM dapat terpenuhi secara bertahap. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan yang masih harus diperbaiki, baik dari sisi tenaga pendidik maupun layanan pendukung lainnya.
Pemerintah Provinsi Papua menempatkan pendidikan khusus sebagai salah satu bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui perbaikan layanan dan pemenuhan kebutuhan sekolah, anak-anak berkebutuhan khusus diharapkan memperoleh kesempatan belajar yang lebih sesuai dan berkelanjutan.
