Sorong – PAPEDA Summit 2026 menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, akademisi, dan sektor swasta dalam mendorong pembangunan Papua yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Forum yang berlangsung di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada 2–4 September 2026 tersebut mengusung semangat Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature atau PAPEDA, dengan fokus pada pembangunan yang menempatkan manusia, alam, dan budaya sebagai fondasi utama.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meresmikan PAPEDA Summit 2026 menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya dalam menentukan arah pembangunan Papua yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap menjaga kekayaan alam Tanah Papua.
Menurut dia, pembangunan Papua membutuhkan komunikasi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.
Pemerintah, kata dia, juga memberikan perhatian terhadap penyediaan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat Papua. Penguatan produksi pangan lokal dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap distribusi dari luar daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain sektor pangan, PAPEDA Summit 2026 turut membahas berbagai isu strategis, mulai dari perlindungan hak masyarakat adat, pengelolaan hutan dan laut berbasis masyarakat, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan ekowisata, hingga pembiayaan hijau dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati.
Forum tersebut juga mendorong penerapan pendekatan pembangunan terpadu dari kawasan pegunungan hingga pesisir dan laut atau ridge-to-reef, sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
PAPEDA Summit 2026 diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi menghasilkan kolaborasi dan langkah konkret dalam memperkuat pembangunan enam provinsi di Tanah Papua.
Pembangunan Papua, pada akhirnya, diharapkan mampu mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki tanpa mengabaikan hak masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, serta kepentingan generasi mendatang.
Melalui forum tersebut, seluruh pemangku kepentingan didorong untuk membangun kesamaan visi bahwa keberhasilan pembangunan Papua tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau pemanfaatan sumber daya alam, melainkan dari sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua secara adil dan berkelanjutan.
