Home / Berita Utama / Tokoh Adat Port Numbay Minta KKB Stop Kekerasan dan Merusak Fasilitas Publik di Papua

Tokoh Adat Port Numbay Minta KKB Stop Kekerasan dan Merusak Fasilitas Publik di Papua

Jayapura – Aksi kekerasan dan perusakan fasilitas publik di Tanah Papua memicu keprihatinan mendalam dari lembaga adat.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Arnold Awi, meminta kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk segera menghentikan seluruh tindakan anarkis yang merugikan warga sipil.

Permintaan Ketua LMA Port Numbay ini demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Papua.
Awi menegaskan bahwa perdamaian di Papua harus diwujudkan melalui kesadaran bersama tanpa angkat senjata.

Keharmonisan wilayah konflik ini tidak akan tercapai jika infrastruktur dasar terus menjadi sasaran amuk massa.
“Tanah Papua ini harus kita jaga bersama dengan hati yang sejuk. Saya mengimbau kepada saudara-saudara kita yang masih menggunakan cara-cara kekerasan atau senjata, mari hentikan penyerangan yang merugikan masyarakat kecil,” ujar Awi dalam pernyataan resmi di Jayapura, Papua, Rabu (27/5/2026).

Menurut Awi, fasilitas umum merupakan aset vital yang menopang kehidupan masyarakat asli Papua.
Infrastruktur seperti sekolah, puskesmas, dan rumah ibadah dibangun dengan dana besar untuk melayani kepentingan publik.

“Tindakan merusak fasilitas umum secara langsung memundurkan kualitas hidup dan masa depan generasi muda Papua,” tegasnya.
Ondoafi Kampung Nafri tersebut juga mengingatkan bahwa dampak psikologis dari konflik bersenjata sangat merusak masyarakat.

Warga sipil yang tidak bersalah kerap menjadi korban utama dari ketegangan yang terus berlanjut.
“Fasilitas publik itu milik bersama, tempat anak-anak kita belajar dan tempat warga kita berobat. Jangan dihancurkan. Aksi kekerasan hanya membawa trauma dan kesengsaraan bagi warga sipil yang tidak bersalah,” tutur Awi.
Selanjutnya Awi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menangkal provokasi.

Tokoh adat, tokoh agama, dan warga lintas etnis wajib mempererat silaturahmi demi menjaga keharmonisan.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam membentengi Papua dari isu-isu negatif yang memecah belah persatuan,” tutup Awi.