Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong program swasembada padi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) sekaligus kesejahteraan petani di daerah tersebut.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan Provinsi Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa, mengatakan upaya peningkatan NTP dilakukan melalui sejumlah program, terutama perluasan areal tanam serta peningkatan produksi pertanian.
“Program cetak sawah yang pemerintah lakukan tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan baru, tetapi juga diiringi dengan kegiatan lain seperti optimalisasi lahan (oplah) dan pengembangan padi gogo guna mendukung peningkatan produksi,” ujarnya di Jayapura, Minggu.
Menurut Lunanka, peningkatan produksi akan berdampak langsung terhadap nilai tukar petani, yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan.
“Sehingga hal ini menjadi salah satu tujuan utama pemerintah dalam mendorong kesejahteraan petani di Papua,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian saat ini memprioritaskan program swasembada pangan, khususnya komoditas padi, yang diharapkan dapat tercapai secara merata, termasuk di Papua.
“Kami mengimbau para petani untuk terus menjaga kualitas dan kuantitas produksi serta memanfaatkan berbagai program dukungan yang telah disiapkan guna meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, Adriana Helena Carolina, menjelaskan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).
“NTP menjadi indikator penting untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan, sekaligus menunjukkan daya tukar hasil pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi,” katanya.
Berdasarkan data BPS, NTP Papua pada Maret 2026 mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen menjadi 103,30.
“Peningkatan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,40 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,16 persen,” jelasnya.
Adriana menyebutkan terdapat empat subsektor yang mengalami peningkatan NTP, dengan subsektor peternakan mencatat kenaikan tertinggi sebesar 0,60 persen.
“Sementara itu, subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami penurunan NTP sebesar 0,33 persen,” ujarnya.
Selain itu, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Papua pada Maret 2026 tercatat meningkat sebesar 0,06 persen menjadi 120,66. Namun, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Papua tercatat sebesar 106,77 atau turun sebesar 1,00 persen.
Data tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam sektor pertanian Papua, di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
