Jayapura — Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua untuk semakin gencar melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya judi online (judol) dan pinjaman online ilegal yang kian marak dan berpotensi merusak kondisi sosial serta perekonomian warga.
Permintaan tersebut disampaikan Gubernur saat pertemuan bersama jajaran OJK Provinsi Papua di Jayapura, Rabu. Ia menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan, terutama bagi masyarakat di wilayah perkampungan dan daerah terpencil, agar tidak terjerumus pada praktik-praktik keuangan ilegal yang merugikan.
Menurut Gubernur, judi online tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memicu berbagai persoalan sosial, termasuk meningkatnya konflik rumah tangga, kriminalitas, serta menurunnya produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, peran OJK dinilai sangat strategis dalam memberikan pemahaman yang komprehensif dan berkelanjutan kepada masyarakat.
“Edukasi harus dilakukan secara masif dan menyentuh langsung masyarakat. Jangan sampai warga kita menjadi korban judi online dan pinjaman ilegal karena kurangnya pemahaman,” ujar Gubernur.
Ia juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Papua, OJK, perbankan, serta lembaga terkait lainnya untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang sehat dan aman.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan resmi.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Papua menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh langkah pemerintah daerah melalui program literasi dan inklusi keuangan. OJK akan terus melakukan sosialisasi, edukasi, serta pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal demi melindungi masyarakat Papua dari praktik yang merugikan.
Dengan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat Papua semakin cerdas dalam mengelola keuangan serta mampu membedakan layanan keuangan legal dan ilegal, sehingga tercipta ketahanan ekonomi masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan.
