Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan pengelolaan hasil bumi Papua dari PT Freeport Indonesia. Setelah berpuluh tahun dikelola oleh asing, saham mayoritas Freeport kini berada di tangan Indonesia, membuka peluang lebih besar bagi masyarakat Papua untuk merasakan manfaat dari kekayaan alam di tanah mereka sendiri.
Melalui kesepakatan divestasi saham pada 2018, Indonesia kini memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia, di mana 10% di antaranya dialokasikan untuk Papua melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. Alokasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Di sektor ketenagakerjaan, Freeport juga telah membuka peluang lebih luas bagi putra-putri Papua untuk bekerja di tambang. Dengan program pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, banyak warga Papua yang kini terlibat langsung dalam operasi pertambangan, baik sebagai teknisi, insinyur, maupun pekerja di berbagai sektor pendukung.
Selain itu, pemerintah bersama Freeport juga mengembangkan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai inisiatif seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, serta bantuan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) terus digalakkan untuk memastikan bahwa hasil bumi Papua benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
