Jakarta – Pembangunan kawasan perbatasan Papua terus diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi lintas batas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membuka akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman.
Arah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 yang berlangsung di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara RI, Jumat (2/10/2026).
Forum tersebut mempertemukan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Sinkronisasi dilakukan untuk memastikan program pembangunan di kawasan perbatasan Papua dapat berjalan secara terpadu, termasuk menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin mengatakan, saat ini terdapat tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi di Papua, yakni PLBN Skouw, PLBN Yetetkun, dan PLBN Sota.
Menurutnya, keberadaan PLBN perlu dilihat sebagai bagian dari pembangunan kawasan yang mampu memberikan dampak lebih luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Pembangunan perbatasan harus dipahami sebagai upaya luas membuka keterhubungan ekonomi wilayah pedalaman Papua, khususnya dengan negara tetangga Papua Nugini,” ujarnya.
Keterhubungan tersebut dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperluas akses masyarakat terhadap aktivitas ekonomi, perdagangan, serta peluang pengembangan potensi lokal yang selama ini menghadapi kendala geografis dan keterbatasan akses.
Pembangunan kawasan perbatasan juga diarahkan agar berjalan beriringan dengan penyelesaian berbagai kebutuhan masyarakat. Hal itu mencakup warga Papua yang berada di Papua Nugini dan ingin kembali ke tanah kelahiran, pemenuhan hak masyarakat adat, hingga penguatan kondisi sosial dan ekonomi warga yang tinggal di kawasan perbatasan.
Nurdin mencontohkan kawasan Yetetkun yang memperlihatkan adanya aspirasi masyarakat untuk memperbaiki lingkungan sekaligus mengembangkan pertanian berkelanjutan.
Pendekatan berbasis kekeluargaan dan pelibatan komunitas adat menjadi bagian penting dalam membangun hubungan sosial yang lebih kuat. Pendekatan tersebut juga dapat mendukung proses pemulangan dan reintegrasi warga secara sukarela dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap martabat masyarakat.
Dalam konteks pembangunan Papua, keberadaan PLBN juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan perdagangan rakyat, memperluas pergerakan ekonomi, sekaligus memperkuat interaksi sosial dan budaya dengan masyarakat di wilayah perbatasan Papua Nugini.
Karena itu, pengembangan kawasan perbatasan tidak berhenti pada pembangunan fasilitas PLBN. Konektivitas dari kawasan perbatasan menuju wilayah pedalaman perlu terus diperkuat dan diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur serta program pemberdayaan masyarakat.
Kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan juga terus berkembang, mulai dari permukiman yang layak, lingkungan yang sehat, hingga ruang ekonomi yang dapat menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan perbatasan di Papua diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi negara di wilayah perbatasan, tetapi juga menjadi bagian dari percepatan pembangunan daerah, membuka konektivitas ekonomi, dan menciptakan peluang kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Papua.
