Jayapura – Tokoh gereja Papua, Pendeta Yones Wenda mengimbau kepada masyarakat Papua agar menyampaikan aspirasi sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), agar tidak menimbulkan bentrok atau konflik yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat luas.
“Setiap kegiatan penyampaian aspirasi harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,” kata Wenda Senin (6/4/2026).
Menurut Wenda, aksi tanpa izin dapat berujung pada tindakan penegakan hukum oleh aparat keamanan. Dia mengaku telah mendapat informasi bahwa akan dilakukan aksi demo pada Selasa (7/4/2026) di kantor DPRP Provinsi Papua, yang diduga tanpa mengantongi izin dari pihak keamanan.
Meski demikian, dia mengajak masyarakat Papua untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Tanah Papua, agar tetap aman dan kondusif. Dengan demikian, katanya, aktivitas masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dapat berjalan dengan baik.
“Marilah kita jaga diri kita, jaga masyarakat kita, dan jaga tanah Papua ini supaya tetap aman dan terkendali, sehingga masyarakat bisa bebas mencari makan,” katanya.
Secara khusus, ia juga memberikan pesan kepada kalangan mahasiswa agar tetap fokus pada pendidikan dan tidak terpengaruh dengan aksi-aksi yang berisiko mengganggu masa depan mereka.
“Kepada mahasiswa, saya berharap agar tetap mengikuti perkuliahan dengan baik. Kalian adalah generasi penerus yang akan memimpin Papua ke depan, sehingga jangan sampai terlibat dalam kegiatan yang dapat merugikan studi kalian,” katanya.
Dia bahkan mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama mendukung aparat keamanan dalam menjaga stabilitas kamtibmas di Papua, serta menjaga persatuan demi terciptanya kedamaian.
“Sekali lagi saya mohon kepada seluruh masyarakat Papua, jangan terlibat dalam aksi demo tersebut. Mari kita bersama menjaga keamanan dan kedamaian di Tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua,” katanya.
