Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dijadwalkan melantik Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Papua pada siang hari ini. Upacara pelantikan akan berlangsung di Gedung A, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (7/7/2025). Agus Fatoni menggantikan Mayjen TNI (Purn) Ramses Aburaksa Limbong yang menjabat sejak Agustus 2024.
Proses pengangkatan Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Papua telah melalui berbagai tahap evaluasi mendalam oleh pemerintah. Penunjukan ini didasarkan pada pertimbangan integritas, kompetensi, serta pengalaman panjang di bidang birokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Saat ini, Fatoni menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah di Kemendagri.
Dalam perjalanan karirnya di dunia pemerintahan, Agus Fatoni dikenal sebagai pejabat yang sering dipercaya menempati posisi strategis di sejumlah provinsi. Ia pernah diberikan amanah sebagai Penjabat Gubernur di Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Catatan prestasi ini menjadikan Fatoni sebagai pejabat pertama yang dipercaya menjabat sebagai Penjabat Gubernur di empat provinsi berbeda.
Selama menjalankan tugas sebagai Penjabat Gubernur, Fatoni menunjukkan kinerja yang patut diacungi jempol. Ketika menjabat di Sumatera Utara, ia masuk dalam daftar tiga besar Penjabat Gubernur terbaik se-Indonesia versi Menteri Dalam Negeri. Penghargaan ini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai birokrat berkualitas.
Tak hanya itu, Fatoni juga menerima penghargaan dari Mendagri sebagai Penjabat Gubernur Terbaik dengan predikat kinerja terbaik, berdasarkan penilaian dari Tempo Media Group. Ia dinobatkan sebagai Penjabat Gubernur Terbaik dalam dua kategori, yakni Total Kinerja Terbaik sekaligus bidang Ekonomi Daerah, pada acara yang diselenggarakan pada 30 Agustus 2024 lalu.
Selain pengalaman dan prestasi, Fatoni memiliki rekam jejak panjang di bidang pengelolaan kebijakan fiskal dan otonomi daerah. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Subdit Dana Bagi Hasil di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah serta memegang posisi sebagai Kepala Seksi Otonomi Khusus Papua, Papua Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. (*)
