suaranewspapua.com. Pimpinan DPRD se-Provinsi Papua Barat menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Pertemuan itu untuk menyerahkan rekomendasi dan aspirasi terkait revisi terbatas Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus di tanah Papua. \u00a0<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami atas nama pimpinan dan anggota DPRD kabupaten\/kota se-Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota, telah merekomendasikan 12 poin penting dan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Menko Polhukam, untuk memboboti revisi terbatas undang-undang Otsus nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di tanah Papua,\u201d ujar Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (15\/12\/2020).<\/p>\n\n\n\n
Dia mengatakan, pimpinan DPRD se-Papua Barat yang berjumlah 13 orang ini dengan tegas mendukung keberlangsungan Otsus. Selain itu juga meminta penguatan atau evaluasi terbatas tentang pasal-pasal yang selama ini belum terimplementasi dalam undang-undang Otsus. Menurutnya beberapa pasal telah diperlemah oleh undang-undang sektor lainnya.<\/p>\n\n\n\n
\u201cUntuk mengakomodasi undang-undang Otsus yang akomodatif dan komprehensif maka harus dibuka ruang terbuka yang diinisiasi pemerintah (pusat) untuk melibatkan pemerintah Provinsi Papua dan papua Barat dan juga melibatkan kabupaten\/kota untuk kita memberikan saran masukan tentang implementasi Otsus selama 20 tahun ini yang belum dilaksanakan, jadi ada forum dialog,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ferdinando meminta dua persen alokasi dana umum dari APBN tersebut dinaikkan dan memperkuat regulasi dan fungsi pengawasan, termasuk keterlibatan DPRD kabupaten\/kota. Menurut Ferdinando, jika beberapa poin aspirasi dan rekomendasi yang telah disampaikan tersebut diakomodir, akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Papua. \u201cKami yang hadir ini mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia,\u201d tuturnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
suaranewspapua.com. Pimpinan DPRD se-Provinsi Papua Barat menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Pertemuan itu untuk menyerahkan rekomendasi dan aspirasi terkait revisi terbatas Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus di tanah Papua. \u00a0 \u201cKami atas nama pimpinan dan anggota DPRD kabupaten\/kota se-Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota,<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5038,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[234],"tags":[1951,1950],"class_list":["post-5037","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pembangunan","tag-pimpinan-dprd-se-papua-barat-temui-mahfud-md","tag-sampaikan-aspirasi-soal-otsus"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5037"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5037\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5038"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}