INTAN JAYA, PAPUA TENGAH \u2013 Pernyataan TPNPB Kodap VIII Intan Jaya yang menolak rencana pengelolaan tambang emas Blok Wabu dan pembangunan Jalan Trans Intan Jaya, disertai ancaman terhadap pejabat pemerintah serta pihak yang dianggap mendukung pengelolaan sumber daya alam, perlu disikapi secara serius. Keselamatan masyarakat, pejabat, dan pekerja harus tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan hak masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi mengenai tanah, lingkungan, dan masa depan wilayahnya.<\/p>\n\n\n\n
Dalam siaran pers yang beredar pada 30 Oktober 2026, kelompok tersebut menyampaikan penolakan terhadap rencana pengelolaan Blok Wabu dan pembangunan jalan, sekaligus memberikan peringatan kepada Kepala Dinas ESDM Papua, James Boray. Kelompok itu juga menyampaikan ancaman terhadap pihak-pihak yang dianggap mendukung pengelolaan sumber daya alam tanpa persetujuan masyarakat adat.<\/p>\n\n\n\n
Penolakan terhadap kebijakan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengancam keselamatan seseorang. Perbedaan pandangan mengenai pembangunan, pertambangan, maupun status tanah adat harus disampaikan melalui mekanisme hukum, dialog, dan musyawarah, bukan intimidasi atau kekerasan.<\/p>\n\n\n\n
Terkait Blok Wabu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 7 November 2025 menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM belum menandatangani maupun menerbitkan izin pengelolaan tambang emas di kawasan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSaya katakan bahwa Blok Wabu sampai hari ini belum tanda tangan izinnya,\u201d ujar Bahlil, sebagaimana diberitakan ANTARA.<\/p>\n\n\n\n
Bahlil juga menjelaskan bahwa sebelumnya pernah terdapat pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), namun menurut keterangannya saat itu, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) belum diterbitkan.<\/p>\n\n\n\n
Keterangan tersebut merupakan informasi publik yang disampaikan pada 2025 dan belum dapat digunakan untuk memastikan status perizinan terbaru pada 2026. Surat Nomor 504\/11625\/SET tanggal 24 Juli 2026 yang disebut dalam narasi TPNPB juga perlu diperiksa langsung oleh Kementerian ESDM dan pemerintah daerah untuk memastikan isi, sifat, serta kewenangan dokumen tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, masyarakat perlu memperoleh penjelasan resmi dan terbuka mengenai status administrasi Blok Wabu. Informasi yang belum terverifikasi tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menyebarkan tuduhan maupun melakukan tindakan yang membahayakan pihak lain.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah membuka ruang komunikasi dengan masyarakat adat melalui kemitraan bersama para kepala suku. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyampaikan bahwa kepala suku memiliki peran penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKepala suku harus menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat adat kepada pemerintah,\u201d kata Meki Nawipa.<\/p>\n\n\n\n
Pernyataan tersebut disampaikan dalam upaya memperkuat komunikasi, menjaga persatuan, dan mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik. Pemerintah juga menempatkan pemimpin adat sebagai mitra dalam menyampaikan aspirasi mengenai tanah adat, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Dengan demikian, persoalan Blok Wabu dan pembangunan jalan perlu dibahas melalui keterlibatan masyarakat adat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pihak terkait lainnya. Dialog yang terbuka diperlukan agar kekhawatiran mengenai lingkungan, hak ulayat, dan dampak pembangunan dapat disampaikan dan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.<\/p>\n\n\n\n
Pernyataan dan ancaman kelompok bersenjata tidak dapat digeneralisasi sebagai sikap masyarakat Papua secara keseluruhan. Masyarakat Papua memiliki pandangan yang beragam mengenai pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan masa depan daerahnya.<\/p>\n\n\n\n
Ancaman terhadap sesama Orang Asli Papua yang dianggap bekerja sama dengan pemerintah justru berpotensi mempersempit ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan menentukan sikap secara bebas. Hak masyarakat adat untuk menolak atau mendukung suatu kebijakan tidak seharusnya disertai tekanan maupun ancaman keselamatan.<\/p>\n\n\n\n
Begitu pula dengan pekerja pembangunan jalan, pejabat pemerintah, penambang, dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah tersebut. Mereka tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan hanya karena pekerjaan, asal daerah, atau pandangan politik yang dituduhkan kepada mereka.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Intan Jaya diimbau tetap tenang, tidak terprovokasi oleh pernyataan bernada ancaman, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Warga dan pekerja yang berada di wilayah dengan risiko keamanan tinggi agar memperhatikan situasi setempat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan menggunakan saluran resmi apabila menghadapi ancaman atau membutuhkan bantuan.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah dan instansi terkait perlu memberikan informasi yang jelas mengenai status proyek, kebijakan, serta langkah perlindungan masyarakat. Setiap dugaan ancaman terhadap pejabat, pekerja, maupun warga sipil harus ditangani secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.<\/p>\n\n\n\n
Papua adalah rumah bagi masyarakat dengan beragam suku, budaya, dan pandangan. Perbedaan aspirasi mengenai pembangunan tidak boleh berujung pada intimidasi atau kekerasan. Perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak adat, keterbukaan informasi, dan dialog harus menjadi dasar penyelesaian persoalan di Intan Jaya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
INTAN JAYA, PAPUA TENGAH \u2013 Pernyataan TPNPB Kodap VIII Intan Jaya yang menolak rencana pengelolaan tambang emas Blok Wabu dan pembangunan Jalan Trans Intan Jaya, disertai ancaman terhadap pejabat pemerintah serta pihak yang dianggap mendukung pengelolaan sumber daya alam, perlu disikapi secara serius. Keselamatan masyarakat, pejabat, dan pekerja harus tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan hak<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":40863,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[70],"tags":[1861],"class_list":["post-40862","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opini","tag-papua-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40862","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40862"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40862\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40864,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40862\/revisions\/40864"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40863"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40862"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40862"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40862"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}