PAPUA \u2013 Pernyataan juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom yang secara terbuka menyebut warga asal Toraja, Nusa Tenggara Timur (NTT), Makassar, Buton, dan Maluku serta meminta mereka menentukan sikap politik terhadap Pemerintah Indonesia mendapat perhatian serius karena menyangkut keselamatan warga sipil.<\/p>\n\n\n\n
Pernyataan tersebut muncul setelah serangkaian insiden kekerasan terhadap masyarakat sipil di wilayah Papua Pegunungan, termasuk penembakan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya pada 9 September 2026 dan penembakan terhadap Aris Sanda, seorang sopir asal Toraja, di kawasan Habema pada 15 September 2026. Jenazah Aris Sanda kemudian ditemukan dan dievakuasi oleh aparat gabungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<\/p>\n\n\n\n
Dalam perkembangan terakhir, Sebby Sambom menyampaikan pernyataan yang secara spesifik menyebut lima kelompok masyarakat pendatang, yakni Toraja, NTT, Makassar, Buton, dan Maluku. Pernyataan tersebut juga membedakan perlakuan terhadap warga berdasarkan sikap politik yang dituduhkan kepada mereka.<\/p>\n\n\n\n
Pernyataan yang mengaitkan keselamatan seseorang dengan asal suku maupun pilihan politik berpotensi menimbulkan ketakutan dan keresahan di tengah masyarakat. Warga sipil tidak semestinya ditempatkan pada posisi harus memilih sikap politik tertentu agar memperoleh jaminan keselamatan.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah Indonesia pada prinsipnya berkewajiban memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara aman, termasuk masyarakat yang bekerja sebagai ASN, tenaga pelayanan publik, pengemudi, pedagang, maupun pekerja sektor informal.<\/p>\n\n\n\n
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menegaskan pentingnya menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut. Tito juga meminta aparat keamanan memantau pergerakan kelompok bersenjata dan melakukan langkah penanganan untuk menjaga keamanan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan bahwa tuduhan terhadap seseorang tidak dapat menjadi alasan untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum. Ia menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas dalam menyikapi kasus penembakan Aris Sanda.<\/p>\n\n\n\n
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah adanya rentetan pernyataan ancaman yang muncul setelah terjadinya kekerasan terhadap warga sipil. Dalam kasus Aris Sanda, kelompok bersenjata mengklaim bertanggung jawab dan menyebut korban sebagai agen intelijen. Namun, tuduhan tersebut merupakan klaim pihak yang mengaku bertanggung jawab dan tetap memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan.<\/p>\n\n\n\n
Aparat gabungan telah melakukan olah TKP, penyisiran, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, serta evakuasi jenazah korban. Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap rangkaian kejadian dan mengejar pihak yang diduga bertanggung jawab.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, respons terhadap warga terdampak juga dilakukan. Kapolres Toraja Utara AKBP Yoseph Adi R. Sudrajat mendatangi rumah duka Aris Sanda dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Langkah tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap keluarga yang ditinggalkan setelah peristiwa kekerasan di Papua Pegunungan.<\/p>\n\n\n\n
Penting ditegaskan bahwa pernyataan kelompok bersenjata tidak dapat digeneralisasi sebagai sikap masyarakat Papua secara keseluruhan. Papua memiliki masyarakat dengan latar belakang suku, agama, dan daerah asal yang beragam dan selama ini hidup serta beraktivitas bersama.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga telah menyerukan penghentian kekerasan terhadap masyarakat sipil. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo meminta kelompok-kelompok bersenjata menghentikan kekerasan dan mengajak seluruh pihak menjaga keamanan serta kedamaian di delapan kabupaten Papua Pegunungan. Ia juga mengajak ASN dan masyarakat menjadi agen perdamaian serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.<\/p>\n\n\n\n
Seruan tersebut penting untuk menjaga agar persoalan keamanan tidak berkembang menjadi ketegangan antarkelompok masyarakat berdasarkan suku maupun daerah asal.<\/p>\n\n\n\n
Bagi warga pendatang, termasuk masyarakat asal Toraja, NTT, Makassar, Buton, dan Maluku, keselamatan tetap menjadi prioritas. Warga yang berada di wilayah rawan diimbau melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun aparat keamanan setempat apabila membutuhkan bantuan atau menghadapi situasi yang mengancam keselamatan.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah juga perlu memastikan pelayanan publik dan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi keamanan di masing-masing wilayah.<\/p>\n\n\n\n
Pernyataan bernuansa ancaman berdasarkan suku tidak seharusnya menjadi alasan bagi masyarakat untuk saling mencurigai. Perbedaan asal daerah dan pilihan politik tidak menghilangkan hak setiap warga untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah bersama aparat keamanan akan terus melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan hukum untuk menjaga keselamatan masyarakat, mencegah kekerasan terhadap warga sipil, serta memastikan setiap dugaan tindak pidana diproses berdasarkan hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PAPUA \u2013 Pernyataan juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom yang secara terbuka menyebut warga asal Toraja, Nusa Tenggara Timur (NTT), Makassar, Buton, dan Maluku serta meminta mereka menentukan sikap politik terhadap Pemerintah Indonesia mendapat perhatian serius karena menyangkut keselamatan warga sipil. Pernyataan tersebut muncul setelah serangkaian insiden kekerasan terhadap masyarakat sipil di wilayah Papua Pegunungan, termasuk<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":40182,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5489,5518,70],"tags":[690,2018],"class_list":["post-40181","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama","category-ham","category-opini","tag-papua","tag-kkb-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40181","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40181"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40181\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40184,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40181\/revisions\/40184"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40182"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40181"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40181"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40181"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}