Jakarta – Komisi III DPR RI mengecam keras penembakan yang menewaskan tiga aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketiga pegawai tersebut menjadi korban ketika sedang menjalankan tugas kedinasan di wilayah Distrik Muliama.<\/p>\n\n\n\n
Penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) tersebut memicu keprihatinan karena para korban merupakan warga sipil yang tengah menjalankan pekerjaan pemerintahan. Komisi III DPR menilai aksi kekerasan bersenjata terhadap masyarakat dan petugas pelayanan publik tidak dapat dibenarkan.<\/p>\n\n\n\n
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut serangan terhadap warga sipil dan pelayan publik sebagai tindakan yang sangat keji dan tidak boleh ditoleransi.<\/p>\n\n\n\n
“Tindakan penyerangan bersenjata terhadap warga sipil dan pelayan publik ini merupakan kejahatan biadab yang sama sekali tidak dapat ditoleransi,” ujar Habiburokhman kepada detikcom, Sabtu (12\/9\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Komisi III DPR RI menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat keamanan untuk menangani kasus penembakan tersebut. Polri dan TNI didorong bergerak secara cepat dan terukur dengan tetap berpedoman pada hukum yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Habiburokhman, pelaku penembakan harus segera ditemukan dan diproses melalui mekanisme hukum. Pengusutan tidak hanya diperlukan untuk mengungkap siapa pelaku di lapangan, tetapi juga untuk mengetahui jaringan yang berada di belakang aksi tersebut.<\/p>\n\n\n\n
“Aparat penegak hukum harus segera mengusut tuntas peristiwa ini, memburu para pelaku hingga ke akarnya, dan menyeret mereka ke hadapan peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” kata Habiburokhman.<\/p>\n\n\n\n
Dorongan tersebut disampaikan seiring kekhawatiran terhadap keamanan masyarakat dan aparatur pemerintah yang menjalankan aktivitas di wilayah rawan. Penegakan hukum dinilai penting untuk memberikan kepastian bahwa aksi kekerasan terhadap warga sipil tidak dibiarkan tanpa konsekuensi.<\/p>\n\n\n\n
Selain meminta pelaku ditangkap, Komisi III DPR juga menyoroti perlunya peningkatan keamanan di wilayah yang memiliki potensi gangguan bersenjata. Jaminan keamanan dianggap penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan aparatur pemerintah tetap dapat memberikan pelayanan.<\/p>\n\n\n\n
Habiburokhman menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan kekerasan bersenjata mengganggu penegakan hukum dan pembangunan di daerah.<\/p>\n\n\n\n
“Kami meminta aparat meningkatkan jaminan keamanan di wilayah rawan agar para petugas pemerintah dan masyarakat dapat beraktivitas serta menjalankan pembangunan tanpa rasa takut,” tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Penguatan keamanan juga menjadi penting bagi keberlangsungan berbagai program pemerintah. Aktivitas seperti pelayanan administrasi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan pertanian membutuhkan aparatur yang dapat bekerja langsung di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Kecaman terhadap penembakan tiga ASN tersebut juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Ia meminta aparat kepolisian segera mengambil langkah untuk mengejar dan menangkap pihak yang bertanggung jawab.<\/p>\n\n\n\n
Sahroni menilai serangan tersebut merupakan tindakan teror yang tidak dapat dibenarkan, terlebih korban merupakan masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas kedinasan.<\/p>\n\n\n\n
“Ini tentunya tindakan yang biadab dan saya sangat mengutuk tindakan teror ini. Kami di Komisi III mendesak agar jajaran kepolisian bergerak cepat menangkap pelaku dan menghukum mereka seberat-beratnya sesuai aturan yang berlaku,” ujar Sahroni.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, penanganan kasus tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku yang berada di lapangan. Aparat juga perlu menelusuri jaringan dan sumber daya yang memungkinkan kelompok bersenjata melakukan aksinya.<\/p>\n\n\n\n
Salah satu hal yang menjadi perhatian Ahmad Sahroni adalah asal-usul senjata yang digunakan dalam aksi penembakan tersebut. Ia meminta aparat tidak berhenti pada pengungkapan pelaku, tetapi juga mencari tahu bagaimana senjata dapat diperoleh kelompok bersenjata.<\/p>\n\n\n\n
“Saya meminta polisi, selain menangkap pelaku, juga harus bisa mengungkap dari mana mereka mendapatkan senjata dan siapa pemasoknya. Sebab, mereka tidak hanya mengancam kedaulatan negara, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat yang tidak berdosa,” tegas Sahroni.<\/p>\n\n\n\n
Penelusuran terhadap sumber senjata dinilai penting untuk memutus rantai pasokan yang memungkinkan terjadinya aksi kekerasan. Jika jaringan pemasok dapat terungkap, aparat diharapkan mampu mencegah kelompok bersenjata mendapatkan perlengkapan yang dapat digunakan untuk melakukan serangan berikutnya.<\/p>\n\n\n\n
Peristiwa yang menewaskan tiga ASN tersebut berlangsung pada Rabu, 9 September 2026, sekitar pukul 15.53 WIT. Saat itu, rombongan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya sedang dalam perjalanan menuju Distrik Muliama.<\/p>\n\n\n\n
Rombongan tersebut berjumlah 11 orang. Mereka berangkat dari Wamena dengan tujuan meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah di wilayah tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Perjalanan yang semula berkaitan dengan kegiatan pemerintahan kemudian berubah menjadi insiden berdarah setelah rombongan mendapat serangan bersenjata. Tembakan diarahkan kepada mereka ketika berada di wilayah Distrik Muliama.<\/p>\n\n\n\n
Serangan tersebut mengakibatkan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya terkena tembakan hingga meninggal dunia. Ketiga korban masing-masing berinisial WB berusia 24 tahun, AR berusia 49 tahun, dan AAM berusia 35 tahun.<\/p>\n\n\n\n
Ketiganya merupakan bagian dari rombongan yang sedang melaksanakan perjalanan kedinasan. Kepergian mereka menjadi duka bagi keluarga, rekan kerja, serta Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.<\/p>\n\n\n\n
Kasus tersebut juga menjadi perhatian pemerintah pusat karena korban merupakan ASN yang meninggal ketika menjalankan tugas. Kondisi ini kembali menyoroti tantangan keamanan yang dihadapi pegawai pemerintah ketika harus bekerja di wilayah yang memiliki risiko gangguan bersenjata.<\/p>\n\n\n\n
Aparat kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Kamis, 10 September 2026, atau sehari setelah penembakan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan berbagai petunjuk yang dapat membantu proses penyelidikan.<\/p>\n\n\n\n
Dari proses pendalaman awal, aparat telah memperoleh informasi mengenai ciri-ciri kelompok yang diduga terlibat dalam penembakan. Jumlah pelaku diperkirakan mencapai delapan orang.<\/p>\n\n\n\n
Informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi aparat dalam melakukan pencarian dan pengembangan penyelidikan. Polisi masih perlu memastikan identitas para pelaku serta kelompok yang berada di balik serangan terhadap rombongan pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan penyelidikan awal, pelaku penembakan diduga berasal dari kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi dari wilayah Nduga. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pendalaman aparat untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab.<\/p>\n\n\n\n
Penyelidikan diharapkan tidak hanya mengungkap pelaku yang melakukan penembakan, tetapi juga jaringan yang mendukung aktivitas kelompok tersebut. Langkah tersebut diperlukan agar penanganan kasus dapat dilakukan secara menyeluruh.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta – Komisi III DPR RI mengecam keras penembakan yang menewaskan tiga aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketiga pegawai tersebut menjadi korban ketika sedang menjalankan tugas kedinasan di wilayah Distrik Muliama. Penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) tersebut memicu keprihatinan karena para korban merupakan warga sipil yang tengah<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":39879,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5489],"tags":[],"class_list":["post-39886","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39886","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=39886"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39886\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39887,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39886\/revisions\/39887"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/39879"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=39886"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=39886"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=39886"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}