suaranewspapua.com. JAYAPURA- Anggota Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Yan Pemernas Mandenas meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua untuk mengamankan kebijakan pemerintah pusat pasca ditetapkannya RUU menjadi Undang-undang sapu jagat atau yang biasa disebut Omnibus law.<\/p>\n\n\n\n
“Adanya kontroversi terkait ini terjadi karena ada sebagian elit yang terganggu. Padahala undang-undang ini sudah mengakomodir aspirasi para buruh,” kata Mandenas di Jayapura, Rabu (14\/10\/2020).<\/p>\n\n\n\n
Ia menjelaskan, pembahasan RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan, DPR RI baik legislasi maupun fraksi-fraksi sudah berulang kali mengajak serta berbicara dengan pengurus atau pimpinan buruh.<\/p>\n\n\n\n
Untuk itu, apabila ada berita hoax yang berkembang di publik terkait ketenagakerjaan, hak-hak buruh dan lain sebagainya yang tidak diakomodir, dirinya meminta untuk tidak langsung dipercaya.<\/p>\n\n\n\n
“Seluruh hak tenaga kerja sudah terakomodir, sampai dengan soal PHK pun diatur di dalamnya,”.<\/p>\n\n\n\n
“Bahkan khusus klaster pendidikan juga sudah dikeluarkan (undang-undang sendiri). Artinya tidak masuk dalam Omnibus law seperti yang diisukan ke publik,” ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Menanggapi itu, dirinya meminta pihak-pihak di Papua untuk tidak termakan isu terkait Omnibus law. Tetapi mari bersama-sama membaca dan melihat isi dari undang-undang tersebut secara cermat agar bisa dipahami baik.<\/p>\n\n\n\n
“Kalau saya lihat kebijakan pusat untuk mempercepat investasi dan membuka seluas-luasnya penambahan lapangan kerja lewat omnibus law ini sangat baik, sebab mempermudah investor melakukan investasi di Indonesia,” katanya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
suaranewspapua.com. JAYAPURA- Anggota Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Yan Pemernas Mandenas meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua untuk mengamankan kebijakan pemerintah pusat pasca ditetapkannya RUU menjadi Undang-undang sapu jagat atau yang biasa disebut Omnibus law. “Adanya kontroversi terkait ini terjadi karena ada sebagian elit yang terganggu. Padahala undang-undang ini sudah mengakomodir aspirasi para<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3721,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30],"tags":[1407],"class_list":["post-3720","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pemerintahan","tag-forkopimda-papua-diminta-amankan-kebijakan-pemerintah-pusat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3720","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3720"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3720\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3721"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3720"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3720"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3720"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}