Jakarta \u2013 Guru Besar bidang Resolusi Konflik dan Damai Universitas Negeri Jakarta, Abdul Haris Fatgehipon, menilai rangkaian kekerasan bersenjata yang terus berulang di Papua telah berkembang menjadi persoalan serius bagi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam situasi ini, negara dinilai wajib hadir untuk menjamin perlindungan terhadap seluruh warga.<\/p>\n\n\n\n
Abdul Haris menyampaikan, konflik berkepanjangan telah menempatkan masyarakat sipil pada posisi paling rentan. Korban tidak hanya berasal dari warga lokal, tetapi juga aparat keamanan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga pekerja penerbangan sipil yang menjadi sasaran serangan kelompok kriminal bersenjata.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKetika guru, tenaga kesehatan, pilot, dan warga sipil menjadi sasaran, maka konflik ini sudah melampaui batas politik dan keamanan. Ini adalah krisis kemanusiaan yang harus segera diakhiri,\u201d ujarnya, Senin (16\/2\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan negara tidak boleh membiarkan kondisi tersebut terus berlarut. Menurutnya, kelompok separatis bersenjata di Papua secara jumlah bukanlah kekuatan besar, namun dapat terus berkembang karena penanganan konflik belum dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.<\/p>\n\n\n\n
\u201cJangan sampai negara terlihat kalah oleh kelompok bersenjata yang bergerilya. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki sejarah panjang dan kapasitas menghadapi perang gerilya. Ditambah dukungan teknologi seperti drone, seharusnya deteksi dan pengamanan bisa dilakukan lebih efektif,\u201d kata Abdul Haris.<\/p>\n\n\n\n
Abdul Haris juga menyinggung sejumlah peristiwa kekerasan terbaru, di antaranya pembunuhan dua kru pesawat sipil di Bandara Koroway, Papua Selatan, serta penembakan terhadap personel TNI di wilayah Tembagapura. Ia menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIni adalah kejahatan kemanusiaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga HAM internasional perlu melihat kasus-kasus ini secara seimbang. Jangan hanya fokus pada dugaan pelanggaran aparat, tetapi juga pada kekerasan brutal yang dilakukan kelompok separatis,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Lebih lanjut, Abdul Haris mendorong pemerintah pusat agar tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan. Ia berpandangan penyelesaian konflik Papua harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek kesejahteraan, sosial budaya, serta pembukaan ruang dialog.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPengalaman Aceh dan Maluku menunjukkan bahwa dialog adalah kunci penting dalam mengakhiri konflik. Papua juga harus diberi ruang dialog yang serius dan bermartabat,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengingatkan, konflik bersenjata yang dibiarkan berkepanjangan berpotensi memperluas keterlibatan masyarakat sipil, termasuk anak-anak dan remaja, dalam penggunaan senjata api. Bahkan, situasi tersebut bisa membuka peluang masuknya jaringan perdagangan senjata lintas negara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDalam konflik Ambon, kita melihat anak-anak usia sekolah mampu menggunakan senjata api dan membuat senjata rakitan. Jika konflik Papua tidak segera diselesaikan, risiko kemanusiaan seperti ini akan terulang,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Di akhir pernyataannya, Abdul Haris menekankan bahwa perhatian negara terhadap Papua tidak boleh bersifat insidental atau muncul hanya ketika terjadi korban dan sorotan media.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSemakin lama konflik ini dibiarkan, semakin besar ancaman terhadap kemanusiaan dan kepercayaan publik. Negara harus hadir secara utuh, tegas, dan berkeadilan untuk menghentikan kekerasan di Papua,\u201d pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta \u2013 Guru Besar bidang Resolusi Konflik dan Damai Universitas Negeri Jakarta, Abdul Haris Fatgehipon, menilai rangkaian kekerasan bersenjata yang terus berulang di Papua telah berkembang menjadi persoalan serius bagi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam situasi ini, negara dinilai wajib hadir untuk menjamin perlindungan terhadap seluruh warga. Abdul Haris menyampaikan, konflik berkepanjangan telah menempatkan masyarakat sipil pada<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":35768,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5489],"tags":[],"class_list":["post-35767","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35767"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35767\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35769,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35767\/revisions\/35769"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/35768"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35767"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35767"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/suaranewspapua.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}