Jayapura – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Papua untuk memprioritaskan hasil pertanian masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan peran petani lokal dalam rantai pasok program nasional tersebut.
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda Inspektorat Jenderal Kemendagri, Arie Satria, di Jayapura, Senin, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi perlu mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pengadaan kebutuhan pangan SPPG dapat bersumber dari hasil produksi petani di daerah.
“Pada Kamis (5/11) kami menggelar pertemuan monitoring guna pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Papua.Dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota agar SPPG dapat mengutamakan bahan pangan dari petani lokal,” katanya.
Arie berharap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua yang bertindak sebagai Ketua Satgas Pengawasan MBG dapat mengambil peran aktif dengan melakukan koordinasi langsung ke pemerintah kabupaten dan kota. Upaya tersebut sekaligus untuk memberikan pemahaman kepada pengelola SPPG mengenai pentingnya memanfaatkan produk pertanian masyarakat setempat.
“Jadi yang selama ini mengambil bahan makanan dari luar Papua agar wajib membeli langsung dari petani lokal,” ujarnya.
Ia menuturkan, optimalisasi penyerapan hasil pertanian lokal melalui program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di sektor pertanian.
“Kebutuhan pangan ini harus menjadi program MBG yang berpeluang menghasilkan pertanian masyarakat sekaligus mendorong perputaran uang di daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Arie menjelaskan bahwa keterlibatan petani lokal dalam penyediaan bahan pangan diharapkan mampu membantu menjaga stabilitas harga komoditas di pasaran serta mengendalikan inflasi di Papua. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut juga dinilai dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk menindaklanjuti berbagai persoalan teknis yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG, sehingga penyelenggaraannya di Papua dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
