Jayapura – Di tengah beredarnya berbagai informasi menyesatkan dan narasi propaganda terkait situasi keamanan di Papua, masyarakat kembali menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan yang berdampak pada keselamatan warga sipil. Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP-RI) Provinsi Papua menggelar aksi spontanitas untuk menyampaikan sikap sekaligus mendesak perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) secara adil tanpa diskriminasi terhadap seluruh masyarakat di Tanah Papua.
Aksi penyampaian pernyataan sikap tersebut berlangsung di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (2/11/2026), dengan menekankan bahwa setiap korban kekerasan berhak mendapatkan perhatian, perlindungan, dan pendampingan hukum, tanpa memandang latar belakang maupun pihak yang diduga terlibat dalam suatu peristiwa.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 12.55 WIT itu dikoordinasikan oleh Wakil Ketua BMP-RI Provinsi Papua, Paul Ohee, didampingi Ketua BMP-RI Provinsi Papua, Yeri Hamadi, dan Sekretaris Rando Rudamaga. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 25 orang.
Pernyataan sikap BMP-RI ini berlangsung di tengah perhatian publik terhadap penyebaran informasi terkait situasi keamanan Papua, termasuk konten kekerasan yang dikemas dengan narasi dan klaim kejadian terbaru. Sebelumnya, Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 mengungkap hasil penelusuran terhadap dua video kekerasan yang kembali beredar di media sosial. Kedua rekaman tersebut diketahui merupakan dokumentasi peristiwa lama yang disebarkan kembali dengan keterangan waktu dan identitas yang tidak sesuai dengan hasil identifikasi kepolisian.
Fenomena tersebut menjadi pengingat bahwa informasi mengenai kekerasan di Papua perlu disikapi secara kritis dan diverifikasi. Penyebaran rekaman lama dengan narasi berbeda maupun klaim yang belum teruji kebenarannya berpotensi membentuk persepsi keliru, menimbulkan ketakutan, serta memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Dalam konteks tersebut, BMP-RI menyoroti pentingnya konsistensi seluruh lembaga HAM dan bantuan hukum dalam memberikan perhatian kepada setiap korban kekerasan. Mereka mempertanyakan apabila pendampingan dan advokasi hanya terfokus pada peristiwa atau kelompok tertentu, sementara korban kekerasan lainnya tidak memperoleh perhatian yang setara.
BMP-RI turut menyoroti sejumlah peristiwa kekerasan yang menjadi perhatian publik, di antaranya laporan mengenai dugaan penculikan dan penembakan terhadap mama-mama serta anak perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, pada 16–17 Agustus 2026. Selain itu, terdapat laporan tewasnya tiga warga sipil di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, pada 20 Juli 2026, yang diduga akibat serangan kelompok bersenjata.
Tidak hanya itu, BMP-RI juga menyoroti berbagai dugaan kekerasan dan penganiayaan terhadap masyarakat sipil oleh kelompok bersenjata KKB/TPNPB-OPM, penembakan terhadap personel TNI yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, serta intimidasi terhadap guru dan siswa yang berdampak pada terganggunya kegiatan pendidikan di wilayah Yahukimo.
Menurut BMP-RI, berbagai peristiwa tersebut tidak boleh dipandang secara parsial atau hanya berdasarkan narasi dari pihak tertentu. Persoalan HAM di Papua harus dilihat secara menyeluruh karena menyangkut hak hidup, rasa aman, pendidikan, pekerjaan, serta hak masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.
Dalam orasinya, Wakil Ketua BMP-RI Provinsi Papua, Paul Ohee, menegaskan bahwa Komnas HAM dan lembaga bantuan hukum harus bersikap netral, objektif, serta tidak tebang pilih dalam menangani setiap dugaan pelanggaran HAM, baik yang melibatkan aparat TNI-Polri maupun kelompok TPNPB-OPM.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, mengedepankan supremasi hukum, serta membangun komunikasi dan dialog sebagai jalan penyelesaian persoalan Papua secara damai.
Melalui aksi tersebut, BMP-RI menyampaikan empat tuntutan utama, yakni meminta Komnas HAM dan lembaga bantuan hukum memberikan perhatian setara kepada seluruh korban kekerasan di Papua; mengusut tuntas setiap dugaan pembunuhan, penembakan, penganiayaan, dan intimidasi; memberikan perlindungan kepada mama-mama, anak-anak, guru, perawat, masyarakat adat, serta seluruh warga sipil; dan memastikan pemulihan rasa aman serta keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat.
BMP-RI menegaskan bahwa perlindungan HAM tidak boleh didasarkan pada kepentingan atau keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Setiap korban berhak memperoleh perhatian, perlindungan, dan keadilan yang sama di hadapan hukum.
Aksi tersebut berlangsung singkat dan damai. Massa kemudian membubarkan diri sekitar pukul 13.05 WIT dalam keadaan aman dan tertib.
Melalui aksi ini, BMP-RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak membiarkan kekerasan, intimidasi, maupun penyebaran informasi yang menyesatkan mengganggu kehidupan masyarakat Papua. Setiap informasi perlu disikapi secara objektif dan berdasarkan fakta, sementara setiap tindakan kekerasan harus diproses melalui mekanisme hukum. Perlindungan terhadap warga sipil, penegakan HAM, dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan harus menjadi tanggung jawab bersama demi terwujudnya Papua yang aman dan damai.














