JAYAPURA – Pemerintah menegaskan komitmennya memberantas praktik penyelundupan satwa dilindungi yang masih marak terjadi di Papua. Sepanjang tahun 2025, Pelabuhan Jayapura tercatat sebagai titik dengan jumlah penindakan terbanyak terhadap upaya ilegal pengiriman satwa dan komoditas berisiko tinggi keluar dari wilayah Papua.
Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Papua mencatat sebanyak 225 tindakan karantina telah dilakukan selama 2025. Tindakan tersebut meliputi penahanan, penolakan, hingga pemusnahan terhadap komoditas yang melanggar aturan karantina dan berpotensi mengancam kelestarian sumber daya alam hayati.
Kepala BBKHIT Papua melalui Ketua Tim Kerja BBKHIT Papua, Drh. Nyoman Alit, menegaskan bahwa langkah tegas ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi satwa dilindungi sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
“Sepanjang tahun 2025, BBKHIT Papua telah melakukan 225 tindakan karantina berupa penahanan, penolakan, dan pemusnahan terhadap komoditas berisiko tinggi. Ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian hayati Papua,” tegas Nyoman Alit.
Berbagai jenis satwa dilindungi dan hewan lainnya berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Di antaranya Burung Cenderawasih, berbagai jenis Nuri, burung Pipit, ayam, bebek, kucing, hingga kanguru. Dari seluruh temuan, burung Pipit menjadi satwa yang paling banyak diselundupkan, dengan jumlah mencapai 135 ekor, disusul Nuri Stella sebanyak 39 ekor, kucing 13 ekor, dan ayam 11 ekor.
Sebagian besar penindakan dilakukan di Pelabuhan Jayapura, dengan total 220 kasus, sementara lima kasus lainnya ditemukan di pelabuhan Biak dan Serui. Hal ini menegaskan bahwa jalur laut masih menjadi sasaran utama pelaku penyelundupan.
Nyoman Alit menjelaskan, sepanjang 2025 BBKHIT Papua telah melakukan 18 kali penahanan, 1 kali penolakan, 7 kali pemusnahan, serta 9 kali serah terima media pembawa satwa liar dan dilindungi kepada instansi terkait.
Menurutnya, pendekatan pencegahan di hulu menjadi strategi utama pemerintah untuk menghindari kerugian ekonomi dan risiko wabah penyakit yang dapat berdampak luas.
“Pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penanganan ketika wabah sudah menyebar. Karena itu, pengawasan di pintu keluar masuk wilayah Papua kami perketat,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik penyelundupan satwa dilindungi. Penindakan tegas akan terus dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan hayati Papua sekaligus penegakan hukum yang berkeadilan.
