JAKARTA– Komite Eksekutif Papua (KEP) melakukan konsolidasi teknokratik bersama Kementerian PPN Bappenas guna memastikan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) tahun 2026 berjalan tepat sasaran.
Pertemuan strategis yang berlangsung di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (19/1/2026), fokus menyelaraskan arah kebijakan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah di Tanah Papua.
Ketua KEP Velix Wanggai menegaskan bahwa momentum awal tahun ini merupakan waktu krusial untuk mengintegrasikan program lintas sektoral dari perspektif ekonomi hingga hak wilayah masyarakat adat.
Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia harus mampu mengurangi kesenjangan nasional tanpa merusak ekosistem sosial dan kelestarian hutan Papua.
“Kami menargetkan pada Februari hingga Maret mendatang sudah terlaksana konsolidasi perencanaan Papua untuk tahun 2027, sekaligus program yang berjalan pada 2026,” ujar Velix melalui keterangan tertulisnya.
Anggota KEP, Paulus Waterpauw, menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem sebagai akar masalah utama yang menghambat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah pedalaman.
Ia menilai bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi pemicu utama munculnya gesekan sosial hingga konflik keamanan di berbagai wilayah terpencil.
Menurut Jenderal Purnawiran Polisi bintang tiga ini, investasi besar hanya akan masuk ke Tanah Papua jika pemerintah pusat serius memberikan dukungan infrastruktur energi atau penyediaan sumber listrik yang memadai.
“Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” tegas PW, sapaan akrabnya yang menjelaskan korelasi antara ekonomi dan stabilitas daerah.
KEP juga mendesak pembenahan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus agar benar-benar murni menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat kampung.
Pemerintah daerah diminta menjauhkan kepentingan politik dari proses perencanaan agar kebutuhan riil warga seperti air bersih, jalan, dan sekolah dapat terwujud secara nyata.
Sementara itu, anggota KEP bidang Polhukam, Ignasius Yogo, mematahkan stigma yang menyebutkan bahwa kondisi keamanan menjadi penghambat utama pembangunan di Papua.
Situasi keamanan di sebagian besar wilayah Papua saat ini diklaim cukup kondusif untuk pelaksanaan program pembangunan nasional yang bersifat strategis.
Ignasius menegaskan bahwa gangguan keamanan hanya terjadi di wilayah terbatas dan telah tertangani secara profesional oleh jajaran TNI serta Polri.
“Isu keamanan seharusnya tidak dijadikan alasan utama untuk menghambat pembangunan karena secara umum Papua aman,” kata Ignasius.
